SURABAYA, KOMPAS.com - Polda Jawa Timur menemukan satu orang dalam pemantauan (ODP) yang keluyuran di titik pemeriksaan Bundaran Waru, Surabaya, pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Selasa (28/4/2020).
Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan, ODP itu merupakan warga Tangerang yang mengaku bosan menjalani karantina mandiri.
Karena tak betah di rumah, ODP itu hendak menemui saudaranya di Surabaya.
"Dia mengaku tidak betah dan keluar rumah untuk menemui saudaranya di Surabaya," kata Luki di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.
Luki menyebut, status ODP itu diketahui dari surat keterangan dokter yang dibawa warga Tangerang tersebut.
"Ada surat keterangan dokter jika dia harus dikarantina," kata Luki.
Baca juga: Mulai 1 Mei, Pelanggar PSBB di Surabaya Raya Akan Ditindak
Setelah mengetahui hal itu, petugas langsung mengirim ODP itu ke rumah sakit terdekat. Petugas yang mengevakuasi ODP itu menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.
Selama tiga hari pertama penerapan PSBB di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, warga yang melanggar aturan hanya diimbau dan ditegur secara lisan.
"Setelah itu atau pada hari keempat, pelanggar akan ditindak tegas," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Imbauan dan teguran itu dilakukan hingga 30 April 2020.
"Lalu tanggal 1 hingga 11 Mei 2020 ditingkatkan menjadi teguran dan penindakan bagi siapa pun yang melanggar," kata Khofifah dalam keterangan tertulis.
Sanksi terhadap pelanggar diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur.
Dalam pergub itu, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota bisa memberikan sanksi administraif kepada para pelangar.
Kemacetan lalu lintas terjadi di Bundaran Waru atau tepatnya di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, saat hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pahlawan, Selasa (28/4/2020).Sanksi administratif itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, tindakan pemerintah yang bertujuan menghentikan pelanggaran, dan pencabutan izin sesuai kewenangan.
Sanksi administratif juga bisa diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran aturan PSBB.
Selain penerapan sanksi administratif, penegak hukum juga bisa menindak para pelanggar sesuai ketentuan undang-undang.
Selama tiga hari pertama, kata Khofifah, petugas akan melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang melanggar aturan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
Baca juga: Update Corona di Jatim: Tambah 59 Kasus Positif, Paling Banyak di Surabaya
Selain itu, diterapkan sistem keamanan berjenjang sehingga masyarakat memahami situasi yang mereka hadapi.
Sementara itu, hari pertama pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya diwarnai kemacetan parah di pintu masuk Surabaya, tepatnya di kawasan Bundaran Waru.
Kemacetan terjadi karena seluruh kendaraan yang melintas harus diperiksa secara ketat di titik pemeriksaan.
Saat melintas cek poin, kendaraan juga disemprot dengan disinfektan.
Selain di Bundaran Waru, titik pemeriksaan terdapat di 51 wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
Titik pemeriksaan itu dijaga polisi, dinas perhubungan, dan sejumlah instansi terkait.
Berita teratas - Google Berita
April 29, 2020 at 03:58AM
https://ift.tt/2WbLXL3
Keluyuran Saat Hari Pertama PSBB Surabaya, ODP asal Tangerang Dibawa ke RS - Kompas.com - KOMPAS.com
Berita teratas - Google Berita
https://ift.tt/2neeZMr
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Keluyuran Saat Hari Pertama PSBB Surabaya, ODP asal Tangerang Dibawa ke RS - Kompas.com - KOMPAS.com"
Post a Comment