Salah satu warga Kecamatan Pulau Laut, Ropihudin mengatakan masyarakat masih resah dengan observasi ratusan WNI itu. Bahkan, kata dia, banyak orang tua yang tak mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah.
Selain itu, banyak warga yang juga menutup tokonya dan memilih berdiam diri di rumah masing-masing.
"Sebelum WNI tersebut dipindahkan, masyarakat masih resah, sampai sekarang masih banyak orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah dan toko-toko masih banyak yang tutup," kata Ropihudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/2).
Ropihudin menyebut orang tua tak mengindahkan keputusan Pemerintahan Kabupaten Natuna yang batal meliburkan sekolah selama dua pekan, karena merasa khawatir kesehatan anak-anaknya.
"Orang tua mereka masih sangat khawatir," ujarnya.
Ia mengatakan hari ini warga tak melakukan demonstrasi seperti kemarin.
Menurutnya, warga masih menunggu hasil pertemuan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dengan sejumlah pejabat di Jakarta.
"Setelah mendapatkan hasil pertemuan tersebut baru akan dilakukan tindakan selanjutnya," tuturnya.
Sementara Kapolres Kabupaten Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan situasi dan kondisi wilayahnya kondusif selama masa karantina dan observasi ratusan WNI. Nugroho menyebut pihak kepolisian juga ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan observasi itu.
"Polres Natuna sudah melakukan hal-hal upaya cooling system, kami tunjukan kepada masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas di Kabupaten Natuna ini agar tercipta situasi aman damai dan sejuk," kata Nugroho dalam jumpa pers di Natuna, seperti dikutip dari CNNIndonesia TV.
Nugroho menyebut pihaknya juga melakukan kegiatan bersama masyarakat seperti olahraga bersama, kegiatan bakti sosial, hingga sosialisasi di masjid-masjid. Ia mengaku sudah meminta masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti biasanya.
"Memberikan juga pemahaman kepada masyarakaat, seperti disampaikan agar masyarakat kembali melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa," ujarnya.
Selain itu, kata Nugroho, pihaknya juga mulai rutin melakukan patroli pada malam hari. Pasalnya, muncul isu terjadi razia ke warung kopi hingga warung makan di wilayah Natuna.
"Kami pastikan itu tidak ada, kami di-back up dengan TNI," tuturnya.
Komandan Kodim 0318/Natuna Letnan Kolonel (Czi) Ferry Kriswardana menyatakan kegiatan masyarakat saat ini sudah berjalan normal. Selain itu, Ferry menyebut kegiatan sekolah juga sudah berjalan normal seperti biasa.
"Mereka sudah melakukan kegiatan sekolah seperti biasa, untuk kegiatan masyarakat juga berjalan seperti biasa," kata Ferry dalam jumpa pers di Natuna seperti dikutip dari CNNIndonesia TV.
Di sisi lain, kata Ferry, pihaknya turut menyediakan peralatan dan fasilitas olahraga bagi ratusan WNI yang sedang menjalani masa observasi selama dua pekan. Ia ingin ratusan WNI dari Wuhan itu tetap tenang dan sehat.
"Natuna tetap kompak, menerima saudar-saudara kita, khususnya WNI dari Wuhan," tuturnya.
Ratusan warga sebelumnya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Natuna, kemarin. Mereka meminta tempat observasi ratusan WNI yang dijemput dari Wuhan, China, dipindahkan ke kapal perang atau tempat lain.
Alasan lainnya, warga merasa tak mendapat sosialisasi yang utuh dari pemerintah terkait keputusan penempatan ratusan WNI dari Wuhan itu di Pulau Natuna.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut aksi unjuk rasa menolak karantina ratusan WNI itu terjadi karena pemerintah terlambat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi.
Mahfud mengatakan proses evakuasi WNI dari Negeri Tirai Bambu itu berlangsung begitu cepat, sehingga ketika ada lampu hijau dari China, Pemerintah langsung menunjuk Natuna karena punya instalasi militer yang membuat karantina menjadi mudah dan aman.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam di Jakarta, Selasa (4/1).
3 Tuntutan Warga
Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan masyarakat Natuna memiliki tiga tuntutan dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Natuna sebagai tempat observasi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Pertama, menurutnya, masyarakat Natuna meminta pembangunan posko kesehatan di sekitar tempat tinggal masyarakat. Pasalnya, fasilitas kesehatan di Natuna masih belum memadai hingga saat ini.
"Mereka ingin ada posko-posko kesehatan yang bisa stand by (ketika) ada masyarakat yang membutuhkan karena di sana rumah sakitnya baru tipe c yang perlatan atau apa apanya juga kurang," kata Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berikutnya, lanjut dia, masyarakat Natuna meminta pemerintah menangguh seluruh biaya kesehatan yang mereka jalani selama observasi berlangsung di Natuna.
Menurutnya, masyarakat Natuna khawatir akan kesulitan membayar biaya pengobatan bila kelak mendapat rujukan untuk berobat di Batam, Kepulauan Riau.
"Mereka ingin memastikan biaya, kalau ada sesuatu suspect atau aapapun di masyarakat Natuna, mereka ingin memastikan biaya itu (ditanggung) sama pemerintah karena rumah sakitnya masih tipe c tentunya butuh rujukan ke Batam dan itu biayanya cukup tinggi," tuturnya.
Terakhir, masyarakat Natuna meminta DPR menjdi jembatan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Ketiga, mereka meminta kepda kita agar kita berkomunikasi dengan Ketua DPR yang menyampaikan aspirasi mereka untuk bisa bertemu dengan Presiden," ujarnya.
Nihayatul menilai tiga permintaan masyarakat Natuna tersebut merupakan hal yang wajar. Pihaknya tengah menyusun rencana untuk melakukan tugas ke Natuna sebelum proses observasi WNI dari Wuhan selesai dilaksanakan. (fra/gil)
Berita teratas - Google Berita
February 04, 2020 at 07:41PM
https://ift.tt/2OoQ2Ze
Kesaksian Warga Natuna: Orang Tua Masih Resah Anak ke Sekolah - CNN Indonesia
Berita teratas - Google Berita
https://ift.tt/2neeZMr
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kesaksian Warga Natuna: Orang Tua Masih Resah Anak ke Sekolah - CNN Indonesia"
Post a Comment