Pakar: Jika Darurat Sipil, Pemerintah Tak Tanggung Kebutuhan Dasar Warga - Kompas.com - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai penerapan darurat sipil di tengah wabah virus corona ( Covid-19) di Indonesia.

Menurut Refly, jika darurat sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya diterapkan, maka pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar warga.

"Kalau cuma darurat sipil saja, ya hilang kewajiban pemerintah (untuk menanggung kebutuhan dasar warga)," kata Refly kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Wacana Darurat Sipil Covid-19 dan Digunakannya Perppu Era Soekarno...

Berbeda halnya apabila pemerintah menerapkan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Jika pemerintah menerapkan hal tersebut, maka pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warganya.

"Bahkan hewan peliharaan harus ditanggung juga," ujar dia.

Hal tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Refly pun menilai, alih-alih menerapkan kondisi darurat sipil, akan lebih tepat jika pemerintah menerapkan kondisi darurat kesehatan.

Baca juga: Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19

Pemerintah dinilai perlu untuk segera memulihkan kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan bukan memulihkan pemerintahan atau tertib sosial.

Menurut Refly, untuk menerapkan kondisi darurat kesehatan pun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup.

Let's block ads! (Why?)

Berita teratas - Google Berita
March 31, 2020 at 10:53AM
https://ift.tt/3dGCJ19

Pakar: Jika Darurat Sipil, Pemerintah Tak Tanggung Kebutuhan Dasar Warga - Kompas.com - KOMPAS.com
Berita teratas - Google Berita
https://ift.tt/2neeZMr

Bagikan Berita Ini